PEKANBARU - Industri penjaminan nasional dinilai semakin memegang peranan penting dalam menjaga akses pembiayaan tetap terbuka bagi pelaku usaha, terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tantangan penguatan sektor riil nasional.

Perusahaan penjaminan disebut bukan lagi sekadar pelengkap dalam proses kredit, melainkan instrumen strategis yang mampu menjembatani kebutuhan pembiayaan pelaku usaha dengan prinsip kehati-hatian lembaga keuangan.

Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo), Achmad Ivan S Soeparno menegaskan, industri penjaminan memiliki fungsi vital dalam memperluas inklusi keuangan nasional, khususnya bagi pelaku usaha yang layak dibiayai namun belum memenuhi syarat perbankan secara penuh.

“Penjaminan bukan sekadar pelengkap administrasi kredit. Penjaminan adalah mekanisme berbagi risiko yang membantu mempertemukan kebutuhan pelaku usaha, terutama UMKM dan koperasi, dengan prinsip kehati-hatian lembaga keuangan,” ujar Ivan dalam panel diskusi dan Focus Group Discussion (FGD) Indonesia Guarantee Summit 2026 di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, keberadaan industri penjaminan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif karena membuka peluang pembiayaan bagi sektor-sektor produktif yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan keuangan formal.

Senada dengan itu, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Iwan Pasila mengatakan, sektor penjaminan memiliki kontribusi strategis dalam menjaga stabilitas pembiayaan nasional.

Ia menyebut OJK terus mendorong penguatan industri melalui perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas manajemen risiko, penguatan modal perusahaan penjaminan, hingga pengembangan skema co-guarantee dan sistem penjaminan ulang nasional.

“Penguatan industri penjaminan penting agar sektor ini semakin sehat, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung pembiayaan sektor produktif,” kata Iwan.

Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM RI, M Riza Damanik menilai, industri penjaminan menjadi salah satu instrumen utama untuk mencapai target rasio kredit UMKM sebesar 25 persen dari total kredit perbankan nasional pada 2029.

Menurut dia, transformasi ekosistem UMKM tidak hanya membutuhkan akses pembiayaan, tetapi juga dukungan digitalisasi, pendampingan usaha, dan keterlibatan yang lebih besar dalam rantai pasok nasional.

“Penguatan industri penjaminan harus diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan UMKM sekaligus mendukung transformasi usaha yang lebih modern dan kompetitif,” ujarnya.

Di sisi lain, Deputi Direktur Madya Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Didy Handoko mengingatkan, industri penjaminan masih menghadapi tantangan serius, mulai dari penguatan modal hingga kualitas tata kelola perusahaan.

Menurutnya, agenda pemurnian industri penjaminan perlu dipahami sebagai langkah strategis agar perusahaan penjaminan memiliki fokus bisnis yang lebih kuat dan prudent.

“Pemurnian industri menjadi langkah penting agar kapasitas industri penjaminan semakin solid dalam mendukung pembiayaan nasional,” katanya.

Dalam sesi FGD, Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Kemendagri, Yudia Ramli turut menyoroti pentingnya penguatan Jamkrida sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah.

Hal senada disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Rofikoh Rokhim yang menilai, penguatan tata kelola dan struktur permodalan Jamkrida menjadi kebutuhan mendesak agar lembaga tersebut lebih profesional dan berkelanjutan.

Komisaris Independen PT Penjaminan Ulang Indonesia, Diding S Anwar menambahkan, penguatan ekosistem penjaminan ulang atau reguarantee juga menjadi faktor krusial dalam memperbesar kapasitas industri penjaminan nasional.

Menurutnya, sistem penjaminan ulang mampu menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan sektor produktif lainnya.

“Reguarantee akan memperkuat ketahanan industri penjaminan sekaligus memperbesar ruang pembiayaan bagi sektor produktif nasional,” jelasnya.

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai, sektor penjaminan memiliki peran strategis dalam memperdalam sektor keuangan nasional atau financial depth.

Ia menilai industri penjaminan juga dapat berfungsi sebagai penyangga ekonomi saat tekanan global meningkat.

“Industri penjaminan dapat menjaga intermediasi keuangan tetap berjalan dan menjadi countercyclical stabilizer di tengah dinamika ekonomi global maupun domestik,” katanya.

Dari perspektif ekonomi syariah, Dewan Pengawas Syariah Jamkrida Jakarta, Euis Amalia menilai, penjaminan syariah berbasis akad kafalah memiliki peluang besar dalam memperluas pembiayaan UMKM nasional.

Menurutnya, penguatan penjaminan syariah harus diarahkan pada prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keberlanjutan agar mampu menopang sektor produktif secara optimal.