PELALAWAN - Bupati Pelalawan H. Zukri kembali memimpin rapat lanjutan terkait penyelesaian ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat Kecamatan Kuala Kampar, khususnya petani dan nelayan, Jumat (31/7/2026), di Rumah Dinas Bupati Pelalawan.

Rapat tersebut dihadiri Kapolres Pelalawan AKBP. John Louis Letedara, SIK, Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Dr. Eka Nugraha, S.H, M.H, Pabung Kodim 0313 KPR Mayor. Inf Lilik Haryono, Sekda Pelalawan Tengku Zulfan, Sub Koordinator Pengawasan Pendistribusian BBM BPH Migas Dedi Armansyah, Sales Area Manager Retail Riau PT Pertamina Patra Niaga Wilson Eddi Wijaya, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Hanafie, serta sejumlah perangkat daerah terkait.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam mempercepat akses BBM bagi masyarakat Kuala Kampar yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan pasokan. Dalam rapat itu, Bupati Zukri meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina Patra Niaga segera membuka penyaluran BBM ke wilayah tersebut.

Bupati Zukri menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah berupaya memperjuangkan kebutuhan BBM masyarakat sejak beberapa bulan lalu.

"Saya sudah menyurati BPH Migas dan Pertamina sejak April. Namun hingga hari ini BBM belum juga tersalurkan ke Kuala Kampar. Saya minta agar penyaluran BBM segera dibuka sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar." tegasnya.

Menurut Bupati, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut distribusi energi, tetapi berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Sebagian besar warga Kuala Kampar menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perikanan yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM.

"Kelangkaan BBM menyebabkan aktivitas petani dan nelayan terganggu. Bahkan ada petani yang tidak bisa memanen hasil pertaniannya karena keterbatasan bahan bakar. Ditambah lagi mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk memperoleh BBM. Ini menjadi beban yang sangat berat bagi masyarakat Kuala Kampar." ujarnya.

Bupati berharap BPH Migas dan Pertamina segera mengambil langkah nyata agar distribusi BBM dapat segera direalisasikan sehingga aktivitas ekonomi masyarakat kembali berjalan normal.