PEKANBARU – Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang digelar Pemerintah Provinsi Riau hingga 31 Agustus 2026 berhasil menghimpun penerimaan sekitar Rp123 miliar.

Meski program tersebut telah berakhir, Pemerintah Provinsi Riau masih membuka kemungkinan memberikan insentif serupa pada waktu mendatang. Namun, kebijakan itu akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, program pemutihan mendapat respons dari masyarakat. Berdasarkan laporan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, penerimaan yang berhasil dihimpun selama program berlangsung mencapai sekitar Rp123 miliar.

“Kami berterima kasih, meskipun penunggak pajak, tapi kami pahami kondisi ekonomi dan kesulitan masyarakat hari ini,” ujar Syahrial Abdi.

Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam memberikan kemudahan pembayaran kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Ia menilai, tingginya penerimaan selama program pemutihan menunjukkan masyarakat memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk menyelesaikan tunggakan PKB.

“Kesempatan memanfaatkan kemudahan ini dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat,” katanya.

Syahrial mengatakan, setelah program berakhir masih terdapat masyarakat yang memiliki tunggakan PKB. Karena itu, pemerintah daerah akan melihat perkembangan kondisi ekonomi dan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum menentukan kebijakan selanjutnya.

“Masih banyak yang nunggak, tapi untuk waktu tertentu mungkin akan dipikirkan kembali untuk memberikan kembali insentif ini atau pemutihan pajak,” ujarnya.

Program pemutihan PKB sebelumnya diberikan sebagai bentuk kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan.

Pemerintah berharap kebijakan tersebut tidak hanya membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban yang tertunda, tetapi juga mendorong peningkatan kesadaran membayar pajak tepat waktu.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat menjaga penerimaan dari sektor PKB sekaligus mendukung pendapatan daerah Provinsi Riau.