PEKANBARU – Eko Wibowo terpilih secara musyawarah sebagai Ketua Aliansi Merah Putih (AMP) Provinsi Riau. Pemilihan tersebut berlangsung dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Pekanbaru, Rabu (16/9/2026).

Eko Wibowo yang akrab disapa Eko mengatakan, kepercayaan tersebut merupakan amanah yang akan dijalankan untuk memperjuangkan aspirasi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) di Provinsi Riau.

“Siap mengemban amanah sebagai ketua dalam mengawal perjuangan ASN PPPK di Provinsi Riau. Kami welcome siapapun yang ingin bergabung bersama AMP Riau,” ujar Eko, Rabu malam (16/9/2026).

Tokoh muda pendidikan Riau tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada para perwakilan OPD yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin AMP Riau.

“Kami ucapkan terima kasih buat teman-teman perwakilan OPD atas kepercayaan ini. Semoga perjuangan kita, baik di daerah maupun nasional, bisa terus dilakukan. Kita siap berjuang untuk ASN PPPK,” katanya.

Eko mengatakan, setelah Surat Keputusan (SK) kepengurusan AMP Riau diterbitkan, pihaknya akan segera melakukan konsolidasi internal. Selain itu, AMP Riau juga berencana melakukan audiensi dengan kepala daerah di Provinsi Riau.

“Setelah SK AMP Riau telah terbit, langkah pertama kami akan konsolidasi dan audiensi bersama kepala daerah Provinsi Riau, yaitu Gubernur Riau, wali kota dan bupati se-Riau,” jelasnya.

Menurut Eko, pembentukan kepengurusan AMP Riau merupakan amanah langsung dari Ketua Umum AMP Fadlun Abdillah. Organisasi tersebut dibentuk sebagai wadah untuk menghimpun dan memperkuat perjuangan ASN PPPK dari berbagai profesi di Riau.

“Kehadiran AMP menjadi wadah penting untuk memperkuat perjuangan ASN PPPK dari berbagai profesi di Riau, mulai dari guru, tenaga kependidikan atau tendik, tenaga teknis hingga tenaga kesehatan atau nakes,” ungkap Eko.

Ia menegaskan, AMP Riau nantinya akan mengikuti garis perjuangan organisasi di tingkat pusat. Salah satu fokusnya adalah memperkuat penyampaian aspirasi PPPK terkait status kepegawaian, pengembangan karier dan pembiayaan ASN PPPK.

Sejumlah aspirasi menjadi bagian dari perjuangan AMP, salah satunya terkait pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2026 untuk seluruh jabatan, baik tenaga teknis, tenaga kesehatan maupun guru.

Selain itu, AMP juga mendorong agar PPPK penuh waktu dapat diangkat menjadi PNS pada 2027 tanpa batasan usia. Organisasi tersebut juga menyuarakan pengembangan karier yang setara bagi seluruh ASN PPPK.

Di bidang pembiayaan, AMP mendorong agar sumber pembiayaan gaji ASN PPPK dialihkan dari APBD ke APBN. Menurut AMP, kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan kesejahteraan PPPK terhadap kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah.

AMP juga membawa aspirasi agar masa pengabdian sejak seseorang berstatus honorer dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pengangkatan menjadi PNS.

Selain itu, AMP mendorong adanya kesetaraan dalam pengembangan karier antara PNS dan PPPK, termasuk PPPK paruh waktu, tanpa diskriminasi dalam sistem ASN.

“Ini menjadi bagian dari perjuangan yang akan kami kawal bersama. Kami ingin aspirasi ASN PPPK di Riau dapat tersampaikan dan diperjuangkan melalui jalur organisasi,” tutup Eko.