SIAK – Sebanyak 2.994 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak mendapat perpanjangan kontrak hingga 30 September 2027.
Bupati Siak, Afni Zulkifli menegaskan, kepastian kerja tersebut harus diimbangi disiplin, tanggung jawab, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pesan itu disampaikan Afni saat memberikan arahan kepada ribuan PPPK Paruh Waktu di Siak Sport Hall, Rabu (14/10/2026). Kegiatan serupa juga berlangsung di Sungai Apit dan Tualang.
“Bekerjalah dengan baik, loyal pada rakyat, terus semangat berjuang di tengah tekanan fiskal yang tak mudah. Doakan pemimpin kuat dan istiqomah,” kata Afni.
Ia memastikan Pemkab Siak tidak berniat merumahkan PPPK Paruh Waktu. Bahkan, di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah mengupayakan pemberian tunjangan hari raya (THR) atau gaji ke-14 serta gaji ke-13 bagi pegawai tersebut.
Namun, perpanjangan surat keputusan (SK) bukan berarti pegawai terbebas dari evaluasi.
Afni menekankan, keberlanjutan pengabdian harus dibuktikan melalui kinerja yang terukur, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
Pemutakhiran data per Januari 2026 mencatat jumlah ASN Pemkab Siak mencapai 11.257 orang.
Angka itu terdiri dari 4.821 PNS, 3.442 PPPK Penuh Waktu, dan 2.994 PPPK Paruh Waktu. Pemkab Siak juga masih didukung 3.037 tenaga non-ASN.
Dari basis data 3.048 PPPK Paruh Waktu, sebanyak 2.994 orang memperoleh perpanjangan kontrak untuk periode 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027.
Sementara itu, 54 orang tidak diperpanjang karena berbagai alasan, termasuk pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri, pelanggaran disiplin, dan target kinerja yang tidak tercapai.
Afni mengingatkan seluruh pegawai agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menunjukkan hasil kerja nyata.
Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, PPPK Paruh Waktu wajib menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai dasar perjanjian kinerja dan evaluasi berkala.
Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan atasan langsung diminta aktif membimbing serta mengawasi pegawai.
Target kinerja, menurut Afni, tidak boleh berhenti sebagai dokumen, tetapi harus menghasilkan perbaikan pelayanan publik.
Pemkab Siak juga menegaskan penerapan penghargaan dan sanksi. Dalam peringatan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Siak, pemerintah daerah menyimbolkan pemberhentian terhadap 10 ASN yang dinilai melanggar disiplin dan etik, sekaligus memberikan apresiasi kepada 15 ASN berprestasi.
“Ini bukti keseriusan kita. Yang bekerja baik harus kita apresiasi, tetapi yang melanggar disiplin dan etik juga harus ada tindakan. Kita semua dibayar menggunakan uang rakyat,” tegas Afni.
Di balik kepastian kontrak ribuan pegawai, Pemkab Siak masih menghadapi tantangan pembiayaan akibat tekanan fiskal.
Rencana pengalihan pembiayaan gaji guru dan tenaga kependidikan ke pemerintah pusat masih menunggu petunjuk teknis.
Kebijakan tersebut diperkirakan dapat membuka ruang fiskal sekitar Rp10 miliar bagi daerah.
Namun, potensi penghematan itu dinilai belum sebanding dengan perkiraan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi hingga sekitar 70 persen pada tahun depan, dengan nilai lebih dari Rp100 miliar.
Tekanan anggaran juga datang dari pembiayaan kewajiban program Universal Health Coverage (UHC).
Menurut Afni, porsi yang harus ditanggung Kabupaten Siak meningkat dari 45 persen menjadi 60 persen setelah adanya kebijakan Pemprov Riau. Tambahan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai lebih dari Rp50 miliar.
“Efek dari setiap kebijakan pasti berdampak pada fiskal. Sementara keberpihakan pemerintah pusat kepada daerah, terutama dalam dana bagi hasil, mengalami penurunan yang sangat tajam pada tahun depan,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan dan keberlanjutan pelayanan publik.
Kepastian kerja PPPK Paruh Waktu perlu disertai perencanaan anggaran yang realistis, sementara setiap pegawai dituntut menunjukkan kontribusi yang sepadan dengan tanggung jawabnya.
Afni menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Berikan pelayanan terbaik yang berdampak langsung bagi kemajuan masyarakat Kabupaten Siak,” pungkasnya.
